Presiden: Status Hukum SK Perhutanan Sosial Jelas

Jumat, 08 Februari 2019 · Tata Kelola

Cianjur -- Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan 42 unit Surat Keputusan Perhutanan Sosial seluas 13.976,28 hektare bagi 8.941 kepala keluarga dari 12 kabupaten di Jawa Barat, di Wana Wisata Pokland Kabupaten Cianjur, Jumat (8/2/2019).

"Sebelumnya, lahan banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk Surat Keputusan seperti ini. Ini untuk 35 tahun, dan status hukumnya jelas," tegas Presiden Joko Widodo di depan kurang lebih 3.000 masyarakat yang hadir.

Baca Juga: 9 Tokoh Hutan Sosial Terima Penghargaan di Cianjur

Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap tahun akan mengecek penggunaannya apakah telantar atau produktif. "Kalau sudah diberikan SK, lahannya harus produktif. Silakan mau dipakai untuk menanam kopi, cengkeh, durian, dan buah-buahan lainnya," ujar Presiden Joko Widodo.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyampaikan penyerahan SK Perhutanan Sosial dilakukan sejak 2016, yang dimulai di Kalimantan pada Desember 2016.

"Realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai dengan 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia," jelas Menko Darmin.

Adapun rincian SK yang diserahkan pada hari ini sebagai berikut:
a. Kab. Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 610,64 ha untuk 75 KK
b. Kab. Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718,03 ha untuk 691 KK
c. Kab. Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309,25 ha untuk 1.379 KK
d. Kab. Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 678,68 ha untuk 688 KK
e. Kab. Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 ha untuk 612 KK
f. Kab. Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.662,88 ha untuk 2.299 KK
g. Kab. Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.573,95 ha untuk 583 KK
h. Kab. Majalengka sebanyak 5 SK Kulin KK seluas 569,05 ha untuk 556 KK
i. Kab. Pangandaran sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 897,67 ha untuk 801 KK
j. Kab. Sukabumi sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 1.212,05 ha untuk 856 KK
k. Kab. Sumedang sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 436 ha untuk 195 KK
l. Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.313,63 ha untuk 206 KK

Baca Juga: Rincian Penerima SK IPHPS dan Kulin KK di Cianjur

Sebelum acara penyerahan SK Perhutanan Sosial, telah diserahkan bantuan peralatan produktif kelompok tani dari CSR Bank BUMN, dan penyerahan bibit produktif buah-buahan oleh Menteri LHK.

Turut hadir pada acara tersebut, pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Cianjur.

Tags kementerian lhk klhk siti nurbaya perhutanan sosial presiden joko widodo